• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Informasi Publik


 

Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk itu, BPTP Jambi memerlukan pengawasan yang dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengkajian yang dilakukan di Provinsi Jambi.


 

   

Laporan Tahunan
Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap pelaksanaan kegiatan. Laporan tahunan dibuat setelah masa kerja/kegiatan dalam satu tahun selesai. Laporan tahunan berisikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja dan pertanggungjawaban kegiatan di BPTP Jambi. Penulisan laporan tahunan setiap tahunnya bertujuan untuk melaporkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BPTP Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPTP Jambi  sebagai  Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian.

 

 


 

 
   

LAKIP

Lakip disusun sebagai pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi BPTP Jambi selama tahun anggaran serta sekaligus menjadi evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta perkembangan unit penunjang lainnya. Pertanggungjawaban ini merupakan kewajiban moril dan fisik dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Balai. Sedangkan sebagai evaluasi dapat dimanfaatkan untuk mempertimbangkan dan menentukan program pengkajian tahun berikutnya.
 
 

 
   

Materi Pelatihan
BPTP Jambi memiliki Sumber Daya Profesional dengan disiplin ilmu yang berbeda. Guna meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan, SDM Profesional tersebut sering diutus untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan yang diikuti tersebut berisikan materi yang sesuai dengan disiplin ilmu maupun pelatihan untuk menambah wawasan.

 

 

 

 

 


 

 
 

Indeks Kepuasan Masyarakat

 

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan (Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/8/2013). Untuk itu maka dibuat suatu alat yang dapat diggunakan sebagai pengukur pelayanan kemeterian pertanian dimasyarakat.

 

 

 



 

Subcategories

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %