JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

KOTA JAMBI - Kepala BPTP Jambi bersama PPK dan bendahara pengeluaran mengikuti acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Inspektur Jenderal Kementan dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP RI secara virtual di ruang AOR, Senin (8/8). Dalam kesempatan ini juga dilakukan pembukaan Diklat investigatif, dan launching Sistem Integrasi Jaga Pangan (Si Jam Pang) serta kopi Sijampang. Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Jaga Pangan untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”.

Dalam laporannya Sekretaris Itjen Kementan Suprodjo Wibowo, S.E., M.S.I menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran Itjen Kementan dalam mengawal program strategis, super prioritas dan prioritas melalui penguatan aspek SDM serta regulasi dan inovasi di bidang pengawasan terutama Si Jam Pang. Penandatanganan PKS merupakan tindak lanjut MoU Menteri Pertanian dengan Ketua KPK RI dan Kepala BPKP RI. Selain itu juga merupakan bentuk implementasi sinergitas dan kolaborasi antara Itjen dan aparat penegak hukum dalam mengawal terwujudnya ketahanan pangan.

Diklat investigatif dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor dalam melaksanakan tugas sehingga diharapkan dapat menjaga pangan untuk masa depan melalui kegiatan pengawasan. Melalui launching Si Jam Pang diharapkan dapat membantu auditor dan pelaksana agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas masing-masing dan bersinergi dengan pelaksanaan tugas di unit esselon I dalam mengelola data dan informasi sesuai dengan kebutuhan. Melalui Si Jam Pang, Itjen juga mendorong hasil-hasil pertanian yang banyak digandrungi semua lapisan masyarakat terutama komoditas kopi yang diberi nama kopi Sijampang.

Acara dilanjutkan dengan pembekalan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Dr. Pahala Nainggolan, C.A. Ia mengharapkan agar peran inspektorat sebagai konsultan dapat berjalan dengan baik. KPA ataupun PPK diharapkan dapat berkonsultasi dengan inpektorat dalam mengambil kebijakan terutama bila di lapangan ada kondisi yang tidak sesuai dengan aturan. KPA/PPK juga diminta untuk menghindari mark up, suap, gratifikasi dan pemerasan.

Kemudian pembekalan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Salamat Simanullang, AK., M.B.A. dengan topik “Strategi Pengawasan Pangan untuk Mewujudkan Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern”. Fokus pegawasan pada tahun 2022 adalah subsidi pupuk, benih unggul, bibit ternak, dukungan peralatan pertanian, food estate, infrastruktur perikanan, cadangan pangan pemerintah dan tata niaga pangan.

Agar kegiatan berjalan dengan baik dan aman maka perlu harus dibangun suatu sistem yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan secara menyeluruh. PKS ini menjadi awal yang baik untuk membuat rancangan pengawasan lebih terstruktur. Kedepan diharapkan kerja sama dapat berjalan dengan baik sehingga pengawalan program-program pertanian khususnya ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam arahannya Irjen Kementan Dr. Jan S. Maringka menyampaikan bahwa untuk mengakselerasi pencapaian program-program Kementerian Pertanian, maka inspektorat mempunyai beberapa strategi antara lain: 1). Fokus pada program strategis, prioritas dan super prioritas Kementan; 2). Membangun sinergi APIP dan APH; 3). Mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat muru dan tepat sasaran; 4). Membangun sistem pelaporan terintegrasi; dan 5). Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Diklat investigatif oleh Kepala BPPSDMP Prof. Dedi Nursyamsi.

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di auditorium gedung F Kementan yang dihadiri oleh Irjen Kementan, Kepala BPPSDMP, KPK, BPKP, Pejabat Esselon II Kementan, Kepala UPT dan Pengelola Keuangan (KPA, PPK dan bendahara pengeluaran) lingkup Kementan, dan auditor lingkup Itjen Kementan.