JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

JAKARTA – Sebagaimana yang digaungkan dalam euforia good governance, reformasi birokrasi  yang mewajibkan pemerintah harus terbuka, BPTP Balitbangtan Jambi mengutus Ratna Rubiana, S.P., M.Si. dan Rustan Hadi untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan SPSE v.4.2  karena pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar lebih transparan, akuntabel dan kredibel. Aplikasi SPSE versi 4.2 dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang resmi diluncurkan pada Januari 2018.

Setjen Pusdatin Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2 pada tanggal 10 – 12 Juli 2018 di Ruang Laboratorium Pusdatin, Gedung D Kementan. Pelatihan terbagi menjadi tiga batch dengan jumlah peserta 20 orang untuk masing-masing batch. Peserta berasal dari UPT lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki tugas sebagai  anggota pokja atau anggota tim pengadaan barang dan jasa.

Peluncuran Aplikasi SPSE v.4.2 ini juga merupakan bentuk transisi implementasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terbaru dimana nantinya seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Pengadaan Langsung, Lelang, Penunjukan Langsung, Kontes, Sayembara, dan Swakelola) wajib dilakukan melalui SPSE.

Fitur mayor baru yang diperkenalkan di pelatihan ini yaitu Lelang Konsolidasi, Lelang Itemized, Pengadaan Langsung (Pencatatan dan Transaksional), Penunjukan Langsung (Pencatatan dan Transaksional), Kontes (Pencatatan dan Transaksional), Sayembara (Pencatatan dan Transaksional), Swakelola (Pencatatan), serta Integrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Selain itu  fitur minor yang muncul di versi sebelumnya mengalami perubahan tata letak user interface, penambahan atau perubahan pesan error dan penambahan atau perubahan notifikasi untuk pengguna) serta perbaikan atas error (bug).

Balai mengharapkan era ketertutupan informasi di masa lalu harus sampai ke arus balik dimana proses pengadaan barang dan jasa harus transparan, serta didukung oleh UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik dan berbagai macam aturan yang mewajibkan institusi pemerintah harus terbuka dalam penyampaian informasi.