JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Salah satu Undang Undang yang mengatur tentang kewajiban Badan Publik adalah UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 23/Pementan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian yang menambahkan unsur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan maupan informasi publik. Dalam pelaksanaan sampai pada UK/UPT dibawah Kementerian Pertanian masih dirasakan perlu didorong dengan kuat guna menderaskan berbagai program dan kebijakan yang disampaikan Menteri Pertanian pada berbagai kesempatan melalui jaringan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang telah terhubung di seluruh Unit Kerja/Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pertanian di seluruh Indonesia.

Berkaitan erat dengan hal tersebut maka pada tanggal 8 dan 9 Mai 2018, di Auditorium Gedung F, Kementerian Pertanian, melalui PPID Pusat (Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian RI) melaksanakan rapat koordinasi PPID yang pesertanya lebih dari 315 PPID se-Indonesia. Tujuan penyelenggaraan rakor ini adalah mengkoordinasikan dan mensosialisasikan secara internal untuk UK/UPT tentang keterbukaan publik terutama terkait pengelolaan dokumen dan sengketa informasi, saran dan media bertukar informasi antar PPID serta menuangkan informasi publik yang disusun masing masing UK/UPT melalui web resmi. Tema yang diamanahkan pada rakor ini adalah “Peran PPID dalam Penderasan Informasi, Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia tahun 2045”.

Narasumber pada acara ini antara lain Sekjen Kementan, Komisioner Komisi Pusat Informasi, Akademisi (Guru Besar Komunikasi UI), PPID Kementerian Keuangan, serta Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan. Hasil Rakor antara lain penjaringan informasi terkini dan kendala-kendala PPID didaerah, pelepasan/launching  model web Kementan yang terbaru, Bimtek pada masa yang akan datang dan penyempurnaan data yang diupload atau dibutuhkan publik serta perbaikan pelayanan publik pada masa yang akan datang. BPTP Jambi melalui Kasie KSPP dan jajarannya akan menindaklanjuti hasil dari raker ini serta menyempurnakan beberapa informasi yang dirasakan perlu dipublikasi di web BPTP Jambi sendiri.