JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

BOGOR - Dampak perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim yang cenderung semakin meningkat, tidak hanya dapat menurunkan produktivitas tanaman pangan, tetapi juga dapat menyebabkan kegagalan panen. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan nasional akibat upaya peningkatan produksi pangan tidak berhasil atau gagal panen.

Salah satu kebijakan Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan produksi pangan diupayakan melalui peningkatan luas tambah tanam, indeks pertanaman (IP) dari IP 100 menjadi 200 atau IP 300 pada lahan sawah seluas + 3,9 juta ha berupa lahan sawah, lahan tadah hujan, dan lahan kering yang sebagian besar berada di sepanjang atau sekitar aliran sungai-sungai kecil. Lahan-lahan ini diperkirakan potensial untuk mendongkrak produksi pangan terutama padi, jagung, dan kedelai (pajale) melalui pemanfaatan air permukaan (surface water).

Upaya realisasi peningkatan IP di lahan kering diimplementasikan dengan solusi permanen kekeringan antara lain melalui program pembangunan infrastruktru air seperti : embung, dam parit, long storage, dan sumur dalam. Dengan solusi permanen ini diharapkan lahan pertanian, khususnya lahan kering yang tidur selama musim kemarau dapat produktif. Tahun ini presiden telah menginstrusikan untuk membangun 30.000 embung untuk mengatasi kekeringan. Salah satu kendala dalam pencapaian yaitu harmonisasi dan koordinasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian di antara seluruh stakeholder perlu ditingkatkan khususnya terkait kontinuitas kegiatan dan anggaran. Untuk hal ini, maka Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, bekerjasama dengan Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) menyelenggarakan Workshop Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian, tema “Gerakan Panen dan Hemat Air untuk Peningkatan Produksi Pangan Menghadapi Perubahan Iklim”.

Workshop dilaksanakan di IPB Convention Center, Botani Square Building Lt.2, Jl. Pajajaran Raya. Bogor, pada hari selasa – Kamis, 7 – 9 Navember 2017.  Workshop dihadiri oleh : Institusi eselon 1, 2 dan 3 Kementan, Perguruan tinggi, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, dan organisasi Profesi (Perhimpi, Peragi, Perhepi, dan MHI).

Acara workshop dibuka oleh Sekretaris Jenderal, Ir. Hari Priyono., M.Si. Dalam arahannya Sekjen Kementan ini menyampaikan : Pada 3 tahun terakhir Kementan secara massif sudah membangun infrastruktruk irigasi (dam parit, embung, long storage, sumur dangkal). Persoalan yang ditemui di tingkat lapang, khususnya embung adalah keterbatasan lahan yang dijadikan embung, karena apabila lahan petani difungsikan sebagai embung, maka otomatis akan mengurangi lahan untuk berusaha tani, sehingga long storage, dam parit, pompanisasi merupakan solusi yang bisa dilakukan. Di samping itu Ir. Hari Priyono.,M.Si menyampaikan, bahwa petani perlu dilibatkan dalam upaya antisipasi dampak perubahan iklim terhadap sektor  perrtanian. 

Dalam workshop juga disampaikan lesson learned  oleh Prof. Syafruddin Baharsyah. Pada saat ini banyak petani yang mengalami keterbatasan skala usahatani, sehingga perlu gagasan atau ide untuk menghidupkan badan usaha milik petani yang dilandaskan pada undang-undang yang berlaku, yang menjamin bahwa petani yang ada di dalamnya mendapat manfaat. Lebih lanjut Prof. Syafruddin menyampaikan dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam berusaha tani adalah :teknologi dan petaninya sendiri.  Apabila teknik panen air yang dibahas, juga dikaitkan dengan koorporasi petani, maka diharapkan petani lebih sejahtera dan dapat bersaing di skala internasional.

Prof. Lala Kolopaking Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan : perlu upaya untuk membangun kesadaran tentang perubahan iklim. Kebijakan pembangunan pertanian  di tingkat petani juga perlu ada unsur  bisnis (bisnis hijau). Membangun infrastruktur embung juga harus ada bisnisnya, harus dikaitkan dengan bisnis yang ada di desa.