JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Berita

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

TANJUNG JABUNG BARAT - Hamparan tanaman padi sudah menguning di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan petani setempat sudah memulai panen sejak pertengahan bulan ini. Acara panen padi bersama kembali digelar pada tanggal 19 Juli 2018 yang dihadiri oleh Ketua Tim Sergap TNI Pusat (Kolonel S. Marzuki) dan wakil ketuanya (Kolonel Rifky Nawawi), Dandim 0419/Tanjab (Letkol Inf. Muhammad Arry Yudistira, SIP, MIPol.), Tim UPSUS Pusat yang diwakili oleh Laili Munawaroh, SP, MSi dari Subdit PSA Dirjen PSP, Tim Pengawalan UPSUS Pajale Provinsi Jambi (Ir. Sujarwo Ismail) termasuk BPTP Balitbangtan Jambi (Dr. Araz Meilin, SP, MSi) dan Bapeltan (Purnadi, SP). Peserta dari Kabupaten Tanjab Barat dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Ir. Zainudin, MM), Kabid Tanaman Pangan (Efrizal, SP) dan staf lainnya,  Kepala Bulog Subdivre Tanjab (Tommy Wijaya, SP), Camat Batang Asam, Danramil dan Babinsa, Kapolsek, Kepala BP3K Kecamatan Batang Asam dan Petugas Penyuluh Lapang, Kepala Desa, Gapoktan, Poktan dan petani.

Acara panen dimulai dengan panen menggunakan sabit dan selanjutnya Ketua Tim Sergap TNI Pusat dan Dandim 0419/Tanjab melakukan panen padi menggunakan alat panen combine harvester.  Kolonel S. Marzuki menyampaikan bahwa kehadiran beliau di Desa Sri Agung ini adalah tanggung jawab yang harus diemban selaku Ketua Tim Sergap TNI pusat yang harus memonitor secara langsung lokasi sentra pangan khususnya padi.  Selain di Jambi, kegiatan tersebut juga dilakukan pada beberapa provinsi dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan (Lampung, Bengkulu, Palembang dan Bangka Belitung), papar beliau saat tatap muka dengan para undangan dan petani di Saung Tani dekat lokasi panen.

Ditegaskan juga bahwa Bulog saat ini membutuhkan cadangan beras yang bisa diperoleh dari petani yang akan dimanfaatkan sebagai operasi pasar, bantuan bencana alam maupun rakyat yang kurang mampu. Beliau juga mengetuk pintu hati petani agar bisa menyisihkan hasil panennya minimal 10% untuk bisa dijual ke Bulog dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah dalam upaya memenuhi cadangan beras di gudang Bulog. Harapan yang sama juga dikemukakan oleh Dandim  0419/Tanjab dan kepala Bulog Subdivre Tanjab dalam acara yang sama. Selanjutnya Ketua Tim Sergap TNI Pusat mengharapkan agar Provinsi Jambi bisa swasembada beras dan yang paling penting semoga kita bersama bisa berkarya untuk kemakmuran bangsa dan selalu diridhoi Allah SWT.

Kepala dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengungkapkan bahwa Desa Sri Agung dan Rawa Medang merupakan salah satu sentra pangan khususnya padi sawah irigasi (lebih kurang1.000 ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang sudah lama bekerjasama dengan BPTP Balitbangtan Jambi dalam melakukan kajian beberapa varietas unggul padi dan sudah berkembang ditingkat petani sampai saat ini.  Petani disini juga tidak hanya memproduksi padi untuk kepentingan konsumsi, tetapi juga memproduksi benih padi melalui petani penangkar binaan.  “Sebagian besar petani di desa ini sudah memanfaatkan benih produksi sendiri bahkan ada juga yang dijual”, tutur peneliti BPTP Balitbangtan Jambi Dr. Araz Meilin, SP, MSi.

Para petani juga diminta menyampaikan permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi. Melalui ketua gapoktan Sri Rejeki (Subono) disampaikan bahwa peluang dan potensi cetak sawah baru seluas 600 ha masih bisa dilakukan di sekitar wilayah ini, butuh pinjaman eksavator mini untuk menyempurnakan gawangan dan membuat saluran cacing pada lokasi cetak sawah tahun ini, serta berharap hal ini bisa terwujud secepatnya. Hal ini disambut baik oleh Ibu Laili Munawaroh, SP, MSi dari Subdit PSA Dirjen PSP yang juga hadir pada acara tersebut dengan memberikan saran pada petani agar dapat mengajukan proposal melalui Dandim 0419/Tanjab yang diteruskan ke Kementerian Pertanian. Kesempatan ini disambut baik oleh Dandim dan akan menindaklanjutinya. Dalam kesempatan yang sama kesepakatan petani akan menjual beras ke Bulog juga terjadi. Semoga sentra pangan di lokasi ini terus berkembang dan swasembada pangan segera terwujud.

Write comment (0 Comments)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

MUARO JAMBI - Pendampingan dan koordinasi menjadi kata bertuah untuk capai komunikasi efektif pada sinergi dan sinkronisasi pencapaian target ataupun percepatan LTT Pajale, tak terkecuali di Kabupaten Muaro Jambi. Pada Kamis, 19 Juli 2018 telah dilaksanakan Rakor Pengawalan dan Sinkronisasi Data LTT di Kabupaten Muaro Jambi. Acara bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Tanaman Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi tersebut dihadiri oleh Kepala BPTPH Provinsi Jambi dan staf, Tim UPSUS Pajale Provinsi Jambi, Kabid Tanaman Pangan Dinas TPH Muaro Jambi,  BPTP, Bapeltan, BPS, Kepala UPTD/BPP dari 9 Kecamatan dan  Penyuluh/petugas LTT.

Rakor langsung dibuka oleh Kadis TPH Muaro Jambi, Ir. M. Haviz dan memberikan arahan betapa pentingnya arti kegiatan ini untuk pencapaian target LTT, strategi pencapaian untuk Periode April-September (Asep) dan sinergi dari semua pihak yang terlibat dalam UPSUS Pajale Jambi. Pembahasan  data sasaran dan target LTT Asep dipimpin oleh Kepala BPTPH Provinsi Jambi, Ir.H. Wahjudi D sebagai yang mewakili Tim pengawalan UPSUS Provinsi jambi. Bertitik tolak dari  sinkronisasi baku lahan sawah dan potensi tanam disepakati sasaran tanam padi awal seluas 8.850 ha meningkat jadi 9.464 ha dan sasaran tanam untuk jagung seluas 2.510 ha.

Tak dapat dipungkiri, pada saat diskusi diungkapkan masih adanya kendala seperti pergeseran waktu tanam kalau musim hujan dan tenaga penyuluh-penyuluh handal yang masuk usia pensiun tentunya perlu perhatian pihak terkait untuk segera digantikan. Demikian juga dengan optimalisasi penggunaan alsintan yang perlu dipacu untuk mendorong efisiensi waktu tanam maupun panen. Namun demikian dengan semangat upaya khusus segala kendala tentu segera dicarikan solusi melalui opsi – opsi yang rasional untuk dapat dilaksanakan. Semua itu tentunya dapat diwujudkan melalui kordinasi, sinkronisasi dan sinergi dari semua tim UPSUS.  Salam PAJALE................

Write comment (0 Comments)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

BALI - Dalam rangka pelaksanaan Forum Komunikasi Pengadaan Barang /Jasa UPT lingkup Kementerian Pertanian, Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mengadakan pertemuan pada 18-20 Juli 2018.  Acara ini diikuti oleh Kepala Balai beserta PPK BPTP Balitbangtan Jambi.  Bertempat di Patra Bali Resort dan Villas, pertemuan ini juga sekaligus mensosialisasikan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, sebagai pengganti Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Acara yang dihadiri oleh sekitar 190 orang dari berbagai instansi lingkup Kementan ini dibuka oleh Ir. Sri Sulihati, M.Sc, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Setjen Kementan mewakili Sekretaris Jenderal Kementan.  Dalam arahannya, beliau menyampaikan pesan Sekretariat Jenderal agar pengelola barang dan jasa bekerja cermat, cepat dan tepat. Selanjutnya beliau menghimbau agar Kepala UPT harus memahami peraturan terkait barang dan jasa ini dan harus terjun langsung, tidak hanya mengandalkan stafnya saja, serta harus selalu berkoordinasi dengan biro umum.  Perpres No. 16 tahun 2018 memiliki petunjuk operasional sebanyak 13 peraturan lembaga dan berisi perubahan yang perlu diketahui oleh pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkup kementan, salah satunya berdampak pada sistem perubahan secara elektronik yang akan keluar versi terbarunya.

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian di pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan pengaturan pengadaan barang dan jasa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya atau value for money, kontribusi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro dan menengah serta  pembangunan berkelanjutan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi Perpres No 16 tahun 2018 dari Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP serta  SPSE versi 4 dari Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Hari kedua dilanjutkan dengan forum diskusi dan komunikasi pengadaan barang dan jasa lingkup UPT kementerian pertanian.

Write comment (0 Comments)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

KUALA TUNGKAL - Rapat koordinasi (Rakor) pengawalan dan sinkronisasi data LTT dilaksanakan di  Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Kamis (19/7). Rakor dihadiri oleh lebih kurang 25 orang yang terdiri dari Tim UPSUS Pusat yang diwakili oleh Laili Munawaroh, SP, MSi dari Subdit PSA Dirjen PSP, Tim Pengawalan UPSUS Pajale Provinsi Jambi termasuk BPTP Balitbangtan Jambi dan Bapeltan. Peserta dari Kabupaten Tanjab Barat dihadiri oleh Kabid Tanaman Pangan dan staf, para kepala BP3K dan petugas Statistik Pertanian (SP) dari kabupaten dan kecamatan, serta pengolah data SP dari BPS.

Rapat diawali dengan sambutan Kabid Tanaman Pangan Efrizal, SP yang menyebutkan bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat untuk sinkronisasi dan penetapan data sasaran tanam padi periode April-September 2018. Selanjutnya rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengawalan UPSUS Pajale Provinsi Jambi yang diwakili oleh Ir. Sujarwo Ismail.

Dalam rapat dibahas data SP dan luas potensi tanam padi setiap kecamatan yang diperoleh dari setiap kecamatan. Hasil sinkronisasi data luas baku lahan untuk tanaman padi di Kabupaten Tanjab Barat adalah 8.215 ha. Luas baku lahan ini menurun dibanding tahun sebelumnya karena adanya alih fungsi lahan ke tanaman perkebunan dan lahan perumahan. Kesepakatan sasaran tanam padi periode April-September tahun 2018 seluas 2.400 ha.

Acara ditutup oleh Kadis TPH Tanjab Barat dan diakhiri dengan penandatangan kesepakatan sasaran tanam padi oleh semua kepala BP3K dan diketahui oleh Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjab Barat dan ketua Tim pengawalan dan sinkronisasi UPSUS Pajale Provinsi Jambi.

Write comment (0 Comments)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

BATANGHARI - Dalam perhelatan akbar Hari Krida Pertanian Tingkat Provinsi Jambi minggu lalu, salah satu agenda yang dilaksanakan adalah  Konferensi Perhimpunan Penyuluh Pertanian (PERHIPTANI) Provinsi Jambi yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Jumat (13/7/2018) berhasil menyusun kepengurusan baru periode 2018-2023 dengan ketua baru yang terpilih secara aklamasi Ir. Akhmad Maushul.

Akhmad Maushul yang merupakan kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi tersebut, terpilih secara aklamasi setelah 11 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi dan dari DPW Provinsi Jambi mendukung dirinya.

Selain memilih ketua dan kepengurusan baru, Konferensi PERHIPTANI yang berlangsung di Aula Bupati Batanghari itu, juga memilih formatur kepengurusan pengurus harian yang nantinya membantu ketua umum untuk menjalankan roda organisasi PERHIPTANI.

Lebih lanjut Ketua Panitia Konferensi Ir. Muzirman, M.Si menghimbau untuk kedepan PERHIPTANI dapat ditingkatkan lagi kapasitas dan kapabilitas untuk bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan pertanian, khususnya membangun kualitas penyuluhan pertanian di Provinsi Jambi yang semakin mantap.

Lebih lanjut demisioner DPW Provinsi Jambi periode sebelumnya Ir. Yurselly menyampaikan pada arahan beliau “keberadaan penyuluh sangat besar kontribusinya dalam pembangunan pertanian. Bahkan boleh dikatakan, penyuluh telah tampil menjadi pejuang pemberdayaan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani”

“Lewat organisasi PERHIPTANI ini kita ingin penyuluh dan kelembagaannya harus dipertahankan dan ditingkatkan, guna mensukseskan program pemerintah khususnya ketahanan pangan, serta mencerdaskan dan mensejahterakan petani,” ungkapnya.

Konferensi PERHIPTANI Provinsi Jambi ini sendiri, dihadiri sekitar 50 orang peserta yang merupakan perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Jambi dan 11 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi.

Write comment (0 Comments)